#JumatBarokah #2

Selamat malam teman-teman KBY. Ketemu lagi di #JumatBarokah edisi ke-2 untuk bulan Oktober. Pada bingung dan bertanya-tanya ya, edisi pertamanya mana? #JumatBarokah edisi pertama waktu itu live dari #KampungBukuYogya bersama kak Danti dan kak Valen.

Kok nggak ada live twit atau live report-nya? Nggak sempat kak, kami yang datang aja waktu itu terlalu terhipnotis dengan sulap mereka yang mengubah bekas botol UC 1000 jadi asbak portable yang keren banget.

Untuk hari ini di #JumatBarokah ini saya akan berbagi sedikit mengenaiSocial Protection.

Udah tau belum apa itu social protection?

Dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 secara jelas sudah disebutkan bahwa Indonesia menjamin kesejahteraan warga masyarakatnya.

Nah loh? Lalu apa hubungannya antara social protection dan kesejahteraan warga masyarakat?

Salah satu cara untuk mensejahterakan warga negara adalah dengan memberikan social protection. Social protection ini secara sederhana bisa diartikan sebagai perlindungan sosial atau jaminan sosial bahasa kerennya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara dunia pertama atau negara dunia kedua, Indonesia bisa dibilang lambat mengadopsi sistem ini. Pada mulanya penyelenggaraan jaminan sosial ini terbatas pada penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pemberian pensiun,  namun saat itu hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri dan pegawai swasta. Ada banyak permasalahan yang timbul ketika itu, jaminan yang diberikan kepada PNS tentu saja menjadi beban bagi APBN yang jumlahnya tidak seberapa dan menjadi beban bagi para pemberi kerja di sektor swasta.

Setelah perdebatan panjang di parlemen barulah pada tahun 2004, DPR menyetujui UU No 40 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN ini lahir sebagai sebuah bentuk perlindungan sosial yang menjamin agar setiap pesertanya bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup agar kesejahteraan sosial bisa terwujud.

Sampai disini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya.

Walaupun sudah ada UU No 40 tahun 2004, dalam prakteknya SJSN masih jauh dari kata dapat menyejahterakan warga negara. Hal ini dikarenakan belum ada badan hukum yang bertugas untuk menyelenggarakan SJSN. Kemudian disiapkanlah RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). RUU BPJS ini pun sempat terkatung-katung selama lima tahun. Kenapa? Karena terjadi tarik ulur antara pemerintah dan lembaga tinggi negara. Perbedaan kepentingan juga menjadi salah satu penyebab BPJS ini terkatung-katung.

Nah, kalau ada teman-teman yang baru di PHP gebetan atau digantung gebetan sebulan dua bulan, nggak usah galau dulu, nggak usah sedih sampai mau bunuh diri dulu, RUU BPJS aja digantung pemerintah dan lembaga tinggi negara selama kurang lebih lima tahunan.

Lembaga-lembaga penyelenggara yang sudah ada sebelumnya semenjak adanya UU ini diminta untuk menyesuaikan diri dengan UU yang baru ini, salah satunya adalah menjadi lembaga yang non-profit atau not for profit. Yang diatur dalam UU ini termasuk jumlah iuran, manfaat, sistem pendanaan, serta mekanisme pemberian layana, terutama sekali dalam program jaminan kesehatan. Makanya belakangan ini BPJS identik dengan pesakitan atau rumah sakit.

Lanjut ya?!

Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, ada yang tau nggak contoh-contoh lain dari social protection atau jaminan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negaranya?

Ya benar, program-program bantuan sosial, jamkesmas, bantuan langusng tunai dan juga raskin itu sebenarnya beberapa bentuk social protection yang bisa diberikan negara kepada warga masyarakatnya.

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004, program-program jaminan sosial yang akan diselenggarakan meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Jaminan Kesehatan (JK)

Prinsip utama dari jaminan kesehatan ini adalah asuransi sosial dan ekuitas yang bertujuan untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Mengenai besaran, cakupan pelayanan yang diberikan dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan semua sudah ditetapkan pemerintah dalam UU. Kedepannya diharapkan melalui adanya sosial protection di bidang kesehatan ini akan berdampak pada pemerataan pelayanan kesehatan, memperbesar peluang serta kesempatan kerja tenaga medis dan paramedic, meningkatkan keahlian dibidang kedokteran dan diharapkan akan muncul teknologi-teknologi baru yang bisa semakin meningkatkan standar serta mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Tujuan utama dari diselengarakannya JKK ini adalah agar para peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatans serta santunan uang tunai apabila mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Besarannya sudah diatur oleh pemerintah menyesuaikan dengan upah dan dibebankan kepada pemberi kerja.

Jaminan Hari Tua (JHT)

Tujuan utama dari JHT ini adlah agar para peserya menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Iuran JHT ini dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja, dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan kebutuhan.

Jaminan Pensiun (JP)

Salah satu tujuan JP ini adalah untuk mempertahankan kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilan ketika memasuki usia pensiun. Tiap bulan, selama masa kerja, pekerja akan dipotong penghasilannya yang kemudian nantinya akan diberikan ketika sudah pensiun. Namun saat ini mekanisme pemberian dana pensiun hanya sebatas pada PNS saja.

Jaminan Kematian (JKm)

Jaminan kematian ini diberikan tiga hari setelah peserta meninggal dunia, yang menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja. Namun sayangnya di Indonesia sendiri program ini baru akan berjalan sekitar 20 hingga 25 tahun yang akan datang.

Kedepannya apabila program social protection yang diberikan oleh negara ini dapat dijalankan sebagaimana seharusnya tentunya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka ketergantungan dan membantu mobilisasi dana masyarakat yang mampu membentuk tabungan nasional.

Dengan skema jaminan sosial yang diberlakukan saat ini, dimana pemerintah menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian ‘diputar’ atau disalurkan kembali, secara tidak langsung akan membantu peningkatan pembangunan di sektor ekonomi dan kedepannya diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang mampu membiayai program pembangunannya dari dana domestik yang dimiliki.

Lalu sebenarnya apa sih dampak adanya social protection atau yang oleh pemerintah diterjemahkan sebagai sistem jaminan sosial ini?

  1. Meningkatnya perekonomian dalam negeri dengan banyaknya pemberian kredit/investasi kepada masyarakat yang sumber dananya dari masyarakat itu sendiri.
  2. Meningkatnya jumlah lapangan kerja, mengurangi penangguran, mengurangi sektor nonformal dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk ikut dalam keanggotaan jaminan sosial.
  3. Terbentuknya dana nasional/tabungan yang besar, dimana hal ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kemandirian bangsa dalam membiayai program-program pembangunan.
  4. Meningkatnya standarisasi dibidang kesehatan karena kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin meningkat.
  5. Adanya pengendalian tarif pelayanan kesehatan termasuk didalamnya harga obat-obatan.

Cakupan social protection ini menggambarkan kemampuan ekonomi sebuah negara. Semakin bagus perekonomian sebuah negara, semakin bagus dan banyak pula cakupan pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya dalam pemberian perlindungan sosial.

Kenapa negara maju bisa memberikan social protection kepada warga negaranya tidak hanya dalam pemberian pelayanan kesehatan tetapi juga mencakup pendidikan dan ‘bantuan langsung tunai’ bagi pengangguran ataupun warga negara tidak mampu? Itu karena pajak yang mereka tarik dari warganya cukup besar, yaitu sekitar 60% dari penghasilan yang mereka terima. Wajar saja kalau social protection yang mereka miliki bagus dan menjangkau siapa saja.

Akhir kata, mari kita kembali bertanya, Apakah Indonesia sudah mampu dan sanggup untuk menjadi sebuah negara yang memberikan kesejahteraan melalui social protection? Atau skema social protection seperti apa yang harusnya ada di Indonesia?

Terimakasih.

Host : Kak Ahmad
Pemateri: Kak Mo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *